View Produk Hukum

Kembali Download

Informasi

Tipe Dokumen
UU
Jenis Dokumen
Peraturan Pusat
Judul
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
T.E.U Badan / Orang / Instansi / Pengarang
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor Peraturan / Putusan
29
Tahun Terbit
2025
Singkatan Jenis
UU
Tempat Penetapan / Terbit / Peradilan
Jakarta
Tanggal Penetapan / Pengundangan / Dibacakan
Jun 18, 2025
Subjek
HAK ASASI MANUSIA - TINDAK PIDANA
Sumber
LN 2025 (103), TLN (7116) : 9 hlm.; https://jdih.lpsk.go.id
Status
Berlaku
Bahasa
Indonesia
Lokasi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Bidang Hukum/Jenis Perkara
HUKUM UMUM
Penandatangan*
PRABOWO SUBIANTO
Urusan Pemerintahan *
<p>Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:&nbsp;</p><ol><li>sumber pendanaan Dana Bantuan Korban;&nbsp;</li><li>pengelolaan Dana Bantuan Korban yang melingkupi penghimpunan serta peruntukan dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban;&nbsp;</li><li>tata cara pemberian Dana Bantuan Korban;&nbsp;</li><li>tata cara pemberian pendanaan Pemulihan Korban; dan&nbsp;</li><li>mekanisme pengawasan dan pelaporan pengelolaan Dana Bantuan korban.</li></ol>
Peraturan Terkait dan Dokumen Terkait *
Abstrak

Dana Bantuan - Korban Tindak Pidana - Kekerasan Seksual
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 29, LN 2025 (103), TLN (7116) : 9 hlm.; https://jdih.lpsk.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
ABSTRAK: 

  • Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
  • Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2022.
  • Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: 1) sumber pendanaan Dana Bantuan Korban; 2) pengelolaan Dana Bantuan Korban yang melingkupi penghimpunan serta peruntukan dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban; 3) tata cara pemberian Dana Bantuan Korban; 4) tata cara pemberian pendanaan Pemulihan Korban; dan 5) mekanisme pengawasan dan pelaporan pengelolaan Dana Bantuan korban.

CATATAN: 

  • Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2025.
  • Lampiran file: 14 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 9 dan penjelasan hlm 10 sd 14)

Dokumen

Preview