View Produk Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - kuhap
2025
Undang-undang (UU) NO. 20, LN 2025 (188), TLN (7149) : 184 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
ABSTRAK:

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan, perkembangan hukum dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi informasi, sehingga perlu diganti.
• Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• UU ini mengatur mengenai: 1) Penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan Penyandang Disabilitas; 2) Penyempurnaan kewenangan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, serta penguatan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum; 3) Perubahan pengaturan mengenai Upaya Paksa; 4) Penambahan Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (Deferred Prosecution Agreement); 5) penguatan mekanisme praperadilan; 6) pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif; 7) Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi; 8) penguatan peran advokat; 9) saksi mahkota; dan 10) pengaturan kembali upaya hukum.

CATATAN: 

• Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026.
• Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
• Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.
• Lampiran file: 238 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 184 dan penjelasan hlm 185 sd 238)